I. PENGANTAR
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat, Pemerintah Kota Bogor berkewajiban menyampaikan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kepada masyarakat.
Bersamaan dengan itu, Pemerintah Kota Bogor juga berkewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Bogor Tahun 2011 ke Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Bogor kepada DPRD Kota Bogor.
Menjelang akhir Maret 2011, penyusunan LPPD Kota Bogor Tahun 2011, LKPJ Walikota Bogor Tahun 2011 dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bogor Tahun 2011 telah selesai disusun. Selanjutnya melalui surat kabar ini, Pemerintah Kota Bogor menjalankan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tersebut dengan menyampaikan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 201 kepada seluruh warga masyarakat Kota Bogor.
Melalui ILPPD Kota Bogor Tahun 2011 masyarakat dapat memperoleh informasi tentang kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh seluruh Satuan Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bogor sepanjang tahun 2011. Tugas-tugas yang dilaksanakan tersebut terkelompokan di dalam 26 jenis urusan wajib, 7 urusan pilihan serta tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan.
II. PENDAHULUAN
Penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan Kota Bogor yang dilaksanakan sepanjang tahun 2011 lalu merupakan penjabaran tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2010 – 2014.
Merujuk pada RPJMD Kota Bogor Tahun 2010 – 2014, maka sepanjang tahun 2011 masih dilanjutkan usaha-usaha untuk menangani 4 masalah prioritas, yaitu penanganan masalah transportasi, masalah kebersihan, masalah PKL dan masalah Kemiskinan. Di samping itu masih terus dilaksanakan pembangunan bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya yang menjadi kewajiban Pemerintah Kota Bogor di dalam mengelola pemerintahan daerah.
Seluruh kegiatan pembangunan Kota Bogor yang berlangsung pada tahun 2011, berpijak pada situasi dan kondisi kehidupan sosial ekonomi, yang tergambar antara lain pada pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bogor serta perkembangan perekonomian daerah yang terjadi sampai dengan akhir tahun 2010.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bogor Tahun 2011 berdasarkan proyeksi sementara tercatat sebesar 75,71. Komposisinya, Indeks Pendidikan sebesar 87,74 yang meliputi Angka Melek Huruf 98,77 %, Angka Rata-rata Lama Sekolah mencapai 9,85 tahun. Indek Kesehatan sebesar 73,25 tahun yang meliputi Angka Harapan Hidup mencapai 68,95 tahun. Indek Daya Beli mencapai 66,16 yang meliputi Purchasing Power Parity sebesar Rp. 646.270,-.
Laju pertumbuhan ekonomi daerah berdasarkan proyeksi tahun 2011 mencapai 6,11% dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang diperkirakan mencapai Rp. 16.459.940.440.000,-. Indikator makro pembangunan lain yang juga meningkat adalah investasi yang mampu mencapai Rp 1,02 trilyun, atau meningkat dari capaian tahun 2010 yang mencapai Rp 977,295 milyar. Sementara itu tingkat inflasi tahun 2011 mencapai 6%, atau turun sebesar 0,57% dari inflasi tahun 2010 yang mencapai 6,57%.
Sedangkan angka pengangguran di tahun 2011, prosentase pengangguran di Kota Bogor mencapai 18 persen dari total angkatan kerja.
Sampai dengan tahun 2011 perekonomian Kota Bogor masih bergerak dengan dukungan sektor perdagangan, hotel dan restoran, industri pengolahan, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa perbankan.
III. KEUANGAN
Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kota Bogor yang berlangsung sepanjang tahun 2011, seluruhnya dilaksanakan dengan dukungan APBD Kota Bogor Tahun 2011 yang mengalami satu kali perubahan dengan komposisi sebagai berikut :
• Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2011 sebesar Rp 1.141.638.163.971,00. Jumlah itu sama artinya dengan 102,62% dari target pendapatan Tahun 2011 yang ditetapkan sebesar Rp 1.112.519.204.515,00.
• Realisasi Belanja Daerah Tahun 2011 adalah sebesar Rp 1.074.576.515.295,00. Jumlah ini sama artinya dengan 90,77% dari Anggaran Belanja Tahun 2011 yang ditetapkan sebesar Rp 1.183.796.860.955,00. Dengan demikian penghematan realisasi belanja Tahun 2011 terdapat pada semua pos belanja, kecuali belanja transfer yang terealisasi 100%.
• Realisasi Penerimaan Pembiayaan tahun 2011 adalah sebesar Rp 97.655.357.440,00. Jumlah ini bersumber dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Lalu (SILPA) dengan jumlah yang sama besarnya.
• Realisasi Pengeluaran Pembiayaan tahun 2011 adalah sebesar Rp 26.877.701.000,00. Jumlah ini merupakan Penyertaan modal Pemerintah Kota Bogor yang terdiri dari: penyertaan modal pada PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor sebesar Rp 19.377.701.000,00, pada PD Pasar Pakuan Jaya sebesar Rp 5.000.000.000,00 dan pada PD Jasa Transportasi sebesar Rp. 2.000.000.000,00, serta Pemberian Pinjaman Daerah Sebesar Rp. 500.000.000,00.
IV. PENANGANAN 4 MASALAH PRIORITAS
Merujuk pada RPJMD Kota Bogor tahun 2010 – 2014, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Kota Bogor Tahun 2011 masih menitikberatkan pada usaha-usaha melanjutkan penanganan empat masalah prioritas.
1. Penanganan Masalah Transportasi
Usaha-usaha yang sudah dilakukan adalah mengoptimalkan sarana serta prasarana yang sudah tersedia, antara lain dengan pemeliharaan jalan dan peningkatan kapasitas simpang, pemeliharaan fasilitas lalu lintas dan pengendalian lalu lintas serta peningkatan layanan angkutan umum.
Sampai dengan akhir tahun 2011 panjang ruas jalan di Kota Bogor memang belum mengalami pertambahan, karena masih mencapai 627,251 km atau 5,292% dari luas wilayah Kota Bogor. Kenyataan tersebut menjadi salah satu alasan untuk terus memprioritaskan usaha mengurai kepadatan lalu lintas, karena pertambahan panjang jalan tidak sejalan dengan pertambahan jumlah kendaraan di Kota Bogor.
Kondisi itulah yang perlu diatasi antara lain dengan melanjutkan pembangunan Bogor Inner Ring Road, yang dilaksanakan secara bertahap dengan membaginya menjadi lima bagian atau lima seksi.
Kemudian telah dilakukan pelebaran Simpang Pomad dari semula lebarnya hanya 6 M menjadi 14 M, sehingga diharapkan dapat membantu memperpendek panjang antrian kendaraan yang melintas di persimpangan tersebut dan memperpendek waktu tunda perjalanan mereka.
Hal yang sama juga dilakukan di Simpang Yasmin - Semplak untuk mengurai kemacetan kendaraaan pada ruas jalan Semplak maupun pada ruas Jalan Abdullah Bin Nuh. Persimpangan tersebut perlu diperlebar secara bervariasi dari 2,5 M hingga 12 M. Kegiatan ini memang masih dalam tahap pembebasan lahan yang sampai akhir Desember 2011 telah mencapai luas 463 m2 atau 7,9% dari total lahan yang akan dibebaskan.
Pembebasan lahan juga sudah dilakukan untuk memperlebar Jalan Karel Sasuit Tubun dari 6 M menjadi 16 M dengan sisi kiri 5 M dan sisi kanan 5 M, sehingga nantinya dapat meningkatkan kecepatan kendaraan yang melintas di ruas jalan tersebut yang selama ini terkendala akibat penyempitan jalan. Sejauh ini pembebasan lahan untuk kebutuhan itu baru mencapai 937 M2 atau 55% dari luas yang dibutuhkan.
Penanganan masalah transportasi juga perlu menyentuh aspek keamanan dan keselamatan berlalu lintas di Kota Bogor. Dalam rangka itulah maka telah dilakukan pemasangan rambu-rambu lalu lintas, pengecatan marka jalan, pengadaan dan pemasangan pagar pengaman jalan dan beberapa fasilitas pendukung lainnya. Juga telah dibangun kawasan Zona Selamat Sekolah (ZoSS) seperti di kawasan SDN Polisi 1 Jalan Paledang Bogor.
Selain itu, juga sudah dibuat Detail Engineering Design (DED) untuk jembatan penyeberangan di depan Masjid Raya Bogor, depan RS PMI, dan depan Muara Krakatau, serta kajian penempatan lokasi dan DED fasilitas pemberhentian angkutan umum atau shelter untuk bus non Trans Pakuan.
Menghadapi jumlah kendaraan bermotor yang terus bertambah serta mobilitas masyarakat yang demikian tinggi, maka penanganan masalah transportasi juga dilakukan dengan mengelola manajemen lalu lintas dalam bentuk pembangunan dan pemeliharaan fasilitas lalu lintas, operasi penertiban, serta pengendalian operasional lalu lintas.
Terkait dengan hal itu, saat ini sudah dipasang CCTV Streaming di 13 lokasi, antara lain di Simpang Pasar Bogor, Simpang Gunung Batu, Tanjakan Empang, Tugu Kujang, Terminal Baranangsiang, Simpang BORR (Bogor Outer Ring Road), Simpang BTM (Bogor Trade Mall), dan di Jembatan Merah.
Selain itu juga sudah dilakukan pengadaan dan rekondisi Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas (APILL) di 4 (empat) simpang yaitu di simpang Juanda, simpang Denpom, simpang Sawojajar dan simpang Warung Jambu.
Seiring dengan itu, dilakukan pengadaan dan pemasangan paku marka jalan di Jalan Jalak Harupat dan Cermin Tikungan di Jalan Cipaku-Stasiun Batutulis dan Jalan Soemanta Diredja. Pengadaan dan Pemasangan Median di Simpang Talang, Simpang Marwan, Simpang PGB Jalan Perintis Kemerdekaan dan Jalan Lawang Saketeng.
Kondisi lalu lintas yang aman dan lancar memerlukan dukungan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas yang tertib dan taat aturan. Dalam rangka itulah maka sebanyak 4.230 warga masyarakat, mulai dari pelajar, mahasiswa sampai dengan tokoh masyarakat sudah diikutsertakan di dalam workshop sekaligus sosialisasi sadar tertib berlalu lintas.
Terkait dengan penerapan shift angkutan kota, sampai akhir tahun 2011 uji coba pengoperasian angkutan umum dengan sistem shift sudah dilaksanakan di 15 trayek. Sedangkan sistem shift yang sudah diberlakukan pada 5 trayek sampai dengan tahun 2011, telah berhasil mengurangi jumlah angkot yang beroperasi per hari sebanyak 449 unit dari jumlah keseluruhan angkot yang beroperasi di trayek tersebut, yaitu 1.344 unit.
Sedangkan tentang Bus Trans Pakuan, pada tahun kelima pengoperasiannya, Trans Pakuan sudah melayani penumpang pada tiga trayek, yaitu Bubulak – Baranangsiang, Baranangsiang – Ciawi dan Baranangsiang – Sentul City dengan kendaraan siap guna sebanyak 20 armada dari 30 armada yang ada.
Sepanjang tahun 2011 penumpang yang telah diangkut berjumlah 1.031.081 orang yang berarti mengalami peningkatan dari tahun 2010 yang mencapai 982.676 orang. Jumlah penumpang terbanyak berada pada rute Baranangsiang – Bubulak yang jumlahnya mencapai 917.871 orang.
Dari berbagai kegiatan yang sudah dilakukan untuk menangani masalah transportasi, Kota Bogor akhirnya memperoleh Plakat Wahana Tata Nugraha Tingkat Nasional Tahun 2011. Plakat ini tentunya merupakan pengakuan pemerintah pusat terhadap kinerja dan hasil dari upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Bogor sepanjang tahun 2011, yang diharapkan dapat menjadi motivasi semua pihak untuk bahu membahu mewujudkan kondisi lalu lintas di Kota Bogor yang tertib, rapi aman dan nyaman.
Selain itu, upaya-upaya yang telah dilakukan, terutama penempatan petugas pada 11 titik lokasi rawan macet, telah berhasil mengurangi jumlah titik kemacetan sebanyak 5 titik lokasi.
2. Penanganan Masalah Kebersihan
Volume sampah Kota Bogor tahun 2011 yang diperhitungkan mencapai 2.402,4 M3 atau naik sebanyak 2,8% dari 2.337 m3 pada tahun 2010. Perkiraan kenaikan volume sampah berdasarkan asumsi kenaikan jumlah penduduk sebesar 2,8%.
Peningkatan volume sampah telah disikapi dengan menambah wilayah layanan sebesar 0,14% yang dilakukan dengan memperluas wilayah layanan ke Kelurahan Cimahpar yang mencakup 7 RW. Juga dengan meningkatkan kemampuan pengangkutan sampah sampai dengan 1685 m³/hari atau meningkat 49 m³/hari dari kemampuan yang ada pada tahun 2010.
Jika dibandingkan dengan perkiraan timbulan sampah, maka rasio sampah terangkut mencapai 70,14% atau lebih besar dari target 70,1% berdasarkan asumsi tidak ada kenaikan volume sampah karena pertumbuhan penduduk. Penambahan armada pengangkutan tersebut akan menambah kapasitas volume sampah terangkut minimal sebesar 70 m3/hari. Asumsi kenaikan volume sampah karena pertumbuhan penduduk adalah sebesar 65,6 m3/hari sehingga realisasi volume sampah tertangani dapat melampaui target sebesar 4,4 m3/hari.
Peningkatan rasio sampah terangkut dan perluasan cakupan wilayah layanan merupakan hasil dari penambahan armada pengangkutan sampah, berupa 1 unit truk compactor, 10 unit mobil pick up, 10 unit container dan penyebaran 60 unit gerobak sampah di seluruh wilayah Kota Bogor dan 4 unit motor.
Dengan penambahan tersebut, maka kegiatan pengangkutan dan pembuangan sampah ke TPA Galuga sampai dengan saat ini didukung oleh jumlah armada efektif yaitu 63 unit Dump Truck, 28 unit Arm roll, 1 unit compactor truck, 7 unit kijang pick up, 15 unit gerobak motor, dan 100 unit container yang tersebar diwilayah pelayanan kota Bogor.
Sesuai perjanjian dengan Pemerintah Kabupaten Bogor penggunaan lahan TPA Galuga telah berakhir pada tanggal 24 Juli 2011. Sebelum batas waktu tersebut datang, telah dilakukan perpanjangan berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan TPA Galuga antara Pemerintah Kota Bogor dan Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Nomor 658.1/2/PRJN/KS/2011 dan 658.1/Perj.199-DKP/2011 tanggal 16 Juni 2011. Perjanjian tersebut berlaku selama 4 tahun enam bulan terhitung mulai tanggal 25 Juli 2011 sampai dengan 31 Desember 2015.
Selain itu, sudah dilakukan pembebasan lahan di areal sekitar TPA Galuga seluas 10,184 Ha dengan jumlah bidang lahan yang dibebaskan sebanyak 77 bidang dengan total biaya sebesar Rp. 5.518.737.000,-. Pembebasan lahan tersebut dilakukan untuk mengatasi akibat musibah longsor yang terjadi pada Tahun 2010, yang menyebabkan kerusakan pada lahan pertanian di sekitar areal TPAS Galuga.
Bersamaan dengan itu, untuk penyediaan lahan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Kayu Manis telah dilakukan pembebasan lahan seluas 1.959 Ha dengan jumlah bidang lahan yang dibebaskan sebanyak 28 bidang dengan total anggaran sebesar Rp. 8.524.245.000,- Dengan demikian total luas lahan untuk TPPAS Kayu Manis sudah mencapai luas 10,99 Ha, karena pada tahun 2010 sudah dilakukan pembebasan lahan seluas 9,03 Ha.
Mengandalkan sepenuhnya kemampuan untuk terus meningkatkan kapasitas angkut dan buang sampah ke TPA Galuga sebetulnya harus dihindari, karena akan terus memberatkan kegiatan penanganan kebersihan dalam berbagai aspek.
Oleh karena itu telah ditingkatkan peran serta masyarakat dalam mengelola sampah di lingkungannya secara mandiri. Antara lain melalui pengelolaan sampah yang mengedepankan konsep 3R (Reduse, Reuse, Recycle) baik untuk skala kawasan atau lingkungan, maupun skala individu mulai dikembangkan secara sistematis melalui pendekatan berbasis masyarakat.
Untuk skala kawasan telah dialokasikan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah dengan konsep 3R di 6 lokasi sebagai lokasi TPST 3R yaitu di Kelurahan Kertamaya, Kelurahan Mulyaharja, Kelurahan Katulampa dengan 2 lokasi, Rusunawa Menteng, dan Kelurahan Ciparigi. Pengelolaan sampah dengan konsep 3R diperkirakan dapat mengurangi volume sampah dan terolahnya sampah di sumber sekitar 2,5% dari timbulan sampah Kota Bogor atau sekitar + 60 m3/hari.
Sedangkan untuk skala individu, pembinaan pengelolaan sampah bermitra dengan PKK melalui penyediaan sarana pengolahan sampah organik atau komposter dan pelatihan pembuatan kompos di 6 lokasi sebagai lokasi TPST 3R yaitu di Kelurahan Kertamaya, Kelurahan Mulyaharja, Kelurahan Katulampa (2 lokasi), Kelurahan Ciparigi dan Rusunawa Menteng.
Program 3 R yang selama ini sulit dilakukan atau belum memberikan hasil yang bermakna merupakan tantangan yang memerlukan kesungguhan semua pihak. Langkah yang sudah dilakukan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam hal ini adalah dengan menyelenggarakan kampanye di Radio Sipatahunan dan sosialiasi serta penyuluhan dilaksanakan di 6 Lokasi 3R Skala Kawasan dan 3 lokasi skala individu. Pendidikan Pelatihan Pengelolaan Sampah dengan Konsep 3R juga diberikan untuk 30 orang Kelompok Kerja Masyarakat yang akan menjadi operator di 6 lokasi TPST 3R.
3. PENANGANAN MASALAH PKL
Keberadaan PKL berkaitan erat dengan aktivitas perekonomian masyarakat, sehingga karenanya masih menjadi permasalahan cukup berat dan belum terpecahkan secara signifikan. Kenyataan itu juga yang membuat penanganan PKL tetap dilakukan dengan pendekatan pembinaan, penataan dan juga penertiban. Pembinaan terhadap PKL dilakukan dengan melatih para pedagang menjual makanan dan minuman yang memenuhi standar kesehatan. Pelatihan diikuti 40 pedagang makanan minuman yang beroperasi di Batutulis, Pengadilan, Pejagalan dan Cidangiang.
Pembinaan PKL juga dilakukan melaui jalinan kerjasama dengan Kementerian Koperasi dan UMKM berupa pembinaan secara berkala kepada PKL yang beroperasi di Bangbarung, Binamarga, Gang Selot dan Ekalokasari.
Kepada mereka telah diberikan pembinaan berupa pelatihan pengelolaan usaha, pelatihan dan penyuluhan perkoperasian, sampai kemudian terbentuk 2 (dua) koperasi pedagang yaitu Koperasi Pedagang Selobang dan Koperasi Pedagang Bineka. Kementerian Koperasi dan UMKM juga memberikan bantuan modal usaha kepada 2(dua) koperasi tersebut masing-masing Rp. 50.000.000.
Upaya lain dalam menangani masalah PKL adalah melakukan pemeliharaan dan revitalisasi taman, trotoar dan jalur hijau ex PKL yang dengan maksud agar PKL tidak kembali melakukan aktifitasnya di lokasi tersebut. Lokasi eks PKL yang sudah difungsikan kembali sebagai sebagai RTH, pada Tahun 2011 sebanyak 2 titik yaitu di Jalan Oto Iskandardinata seluas 4,5 m² dan di depan Pusat Grosir Bogor (PGB) seluas 50 m2.
Selama tahun 2011 penertiban PKL dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di 9 lokasi antara lain di kawasan Jalan Dewi Sartika, Kap. Muslihat/Jembatan Merah dan Jl. Nyi Raja Permas. Juga dilakukan di Jl. Raya Pajajaran dan Sukasari. Penertiban di lokasi-lokasi tersebut dilakukan untuk mengosongkan jalur hijau serta mencegah PKL tidak kembali ke lokasi.
4. PENANGANAN MASALAH KEMISKINAN
Pada tahun 2011 telah dilakukan pendataan oleh BPS melalui PPLS 2011, untuk memvalidasi data kemiskinan agar bisa lebih aplikatif untuk dipergunakan sebagai dasar penetapan sasaran program penanggulangan kemiskinan.
Penyaluran program penanggulangan kemiskinan memang membutuhkan data sasaran rumah tangga yang lengkap sesuai nama dan alamat yang akurat. Itulah sebabnya, maka dalam upaya menentukan sasaran penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Kota Bogor menggunakan RTS (rumah tangga Sasaran) yang ditetapkan oleh BPS.
Namun sebelum pendataan itu diperoleh hasilnya, maka pada tahun 2011 data penduduk miskin yang dipergunakan adalah data hasil sensus yang dilakukan oleh BPS pada tahun 2008 yaitu 42.328 RTS, yang ditetapkan berdasarkan pada 14 kriteria yang dikelompokan menjadi 4 aspek, yaitu aspek fisik, pendidikan, ekonomi dan kesehatan.
Hasil dari intervensi program-program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan Pemerintah Kota Bogor, telah terjadi penurunan jumlah Rumah Tangga Sasaran dari tahun 2010 sebanyak 40.876 RTS menjadi 39.487 RTS di tahun 2011.
Pada tahun 2011, penanggulangan kemiskinan diimplementasikan melalui 25 program dengan jumlah kegiatan secara keseluruhan sebanyak 57 jenis, dan dilaksanakan secara terkoordinir oleh berbagai SKPD yang tergabung di dalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Bogor.
Capaian dari berbagai upaya penanggulangan kemiskinan secara keseluruhan ialah adanya penurunan KK miskin di Kota Bogor untuk tahun sebesar 3,28 %, dan Kecamatan Bogor Barat memiliki angka penurunan tertinggi yaitu 1,14 %. Sedangkan persentase penurunan terendah ada di Bogor Tengah yaitu hanya 0,19%.
V. URUSAN WAJIB
1. Urusan Pendidikan
Seluruh program dan kegiatan dalam menangani urusan pendidikan masih difokuskan pada upaya perbaikan infrastruktur pendidikan, peningkatan kualitas layanan pendidikan, dan upaya memperluas akses pendidikan sekaligus memperkecil angka putus sekolah atau drop out di berbagai jenjang pendidikan SD, SMP, SMA, dan SMK.
Pada upaya perbaikan infrastruktur pendidikan telah dilakukan langkah pembangunan, rehabilitasi dan revitalisasi sebanyak 31 ruang kelas, 6 ruang perpustakaan beserta bantuan meubelairnya. Selain bersumber dari APBD, bantuan perbaikan infrastruktur juga berasal dari Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Bidang Pendidikan tahun 2011.
Upaya peningkatan kualitas layanan pendidikan, ditempuh antara lain dengan kegiatan penerimaan peserta didik baru secara online bagi sekolah negeri. Tujuan utama dari kegiatan ini agar informasi tentang penerimaan siswa baru dengan cepat dan akurat dapat diperoleh oleh semua pihak. Selain itu, ditempuh pula peningkatan kompetensi pendidikan dari seluruh jenjang pendidikan yang diikuti kurang lebih 369 tenaga pendidik.
Pada saat yang sama, untuk memberikan hak pendidikan kepada warga yang berkebutuhan khusus, telah dilakukan penyelenggaraan SD inklusif di SDN Semeru 6, SDN Batutulis 2, SDN Perwira, dan SDN Julang.
Sedangkan upaya memperluas akses pendidikan, dilakukan antara lain dengan terus memastikan pengelolaan dana BOS berjalan baik dan transparan. Tahun 2011, telah diberikan dana bantuan operasional sekolah untuk tingkat SD sebanyak 96,321 siswa dan SMP sebanyak 19.314 siswa yang bersumber dari APBN.
Juga dilakukan dengan mengelola program Bea Siswa Miskin (BSM) dari APBN yang didekonsentrasikan ke Provinsi Jawa Barat. Program ini telah diberikan kepada 4.662 siswa SD dengan jumlah sebesar Rp.275.000,- per siswa, 4.873 siswa SMP dengan jumlah sebesar Rp.550.000,- per siswa, 1.584 siswa SMA dengan jumlah sebesar Rp.780.000,- per siswa, dan 1.326 siswa SMK dengan jumlah sebesar Rp.780.000,- per siswa.
Upaya-upaya tersebut telah sedikit banyak memberikan kontribusi penting bagi pencapaian indikator kinerja di urusan pendidikan. Selain capaian angka partisipasi murni dan angka partisipasi kasar di berbagai tingkat pendidikan yang terus mengalami perbaikan, indikator pada Indeks Pendidikan pun terus mengalami peningkatan. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) telah mencapai 9,77 tahun dan angka melek huruf pada penduduk 15 tahun ke atas yang bisa baca tulis mencapai 99,60 % dari jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas.
Pada saat yang sama, penanganan urusan pendidikan sepanjang tahun 2011 telah menghasilkan 19 penghargaan di tingkat provinsi, nasional, bahkan international. Beberapa catatan prestasi tersebut adalah juara pertama MTQ Internasional tingkat pelajar SMP, juara keempat desain batik jenjang SMP tingkat nasional, juara pertama tingkat provinsi festival seni jenjang SMA, dan juara tingkat provinsi sains matematika jenjang SMA.
2. Urusan Kesehatan
Upaya yang dilakukan untuk menangani urusan kesehatan antara lain adalah penguatan kampanye perilaku hidup sehat dan bersih (PHBS) di berbagai elemen masyarakat. Pilihan ini didasari semangat dan keyakinan bahwa proses mencegah jauh lebih baik dibandingkan mengobati. Maka, sepanjang tahun 2011, kampanye PHBS telah dilakukan pada 80.477 rumah tangga, 601 tempat ibadah, 380 rumah makan, 33 pasar tradisional, 197 institusi kesehatan, dan 315 institusi pendidikan.
Dengan semangat yang sama, telah pula dilakukan beberapa langkah untuk turut memperkuat pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Upaya kampanye yang masif, telah diikuti langkah operasi simpatik di kawasatan tanpa rokok dan sidang tipiring. Operasi simpatik telah dilakukan 6 kali di tempat kerja, tempat umum, tempat bermain/ berkumpulnya anak, dan kendaraan angkutan umum. Sedangkan sidang tipiring Perda KTR telah dilaksanakan sebanyak 11 kali dan telah menjaring 263 pelanggar Perda KTR.
Pada saat yang sama, penanganan urusan kesehatan pun terus dilakukan dengan melakukan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular. Salah satunya adalah pencegahan dan pemberantasan penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) yang antara lain ditempuh melalui bimbingan teknis bagi 24 pengelola program DBD puskesmas, penyelidikan epidemiologi 608 kasus DBD disertai dengan kegiatan penyuluhan, pemberantasan sarang nyamuk, pemeriksaan jentik, abatisasi pada 12.160 bangunan, dan fogging focus sebanyak 169 fokus.
Langkah-langkah ini telah mengurangi kasus DBD di tahun 2011 yang jumlahnya mencapai 608 kasus atau lebih rendah dari kasus DBD di tahun 2010 yang mencapai 1.769 kasus.
Juga dengan melakukan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) 3 Wilayah Pelayanan (WP) yaitu WP A, WP D, dan WP E. Hal ini terkait amanat Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa daerah perlu untuk menyusun rencana rinci tata ruang kota berupa rencana detail atau rencana rinci lainnya.
Selain itu, sepanjang tahun 2011, berkas permohonan site plan yang masuk mencapai 179 berkas yang 131 berkas di antaranya telah mendapat pengesahan. Ke-131 berkas ini terdiri dari perumahan sebanyak 28 berkas dan non perumahan yaitu komersial, masjid, sekolah, dan kantor pemerintah sebanyak 103 berkas. Sedangkan 48 berkas lainnya masih dalam proses karena beberapa alasan yaitu sebagian berkas diajukan pada akhir tahun 2011 atau gambar masih diperbaiki dan adanya kekurangan beberapa kelengkapan berkas.
6. Urusan Perencanaan dan Pembangunan
Pada urusan ini telah dihasilkan buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kota Bogor 2010, Data Survei Sosial Ekonomi Daerah (Suseda) Kota Bogor 2010, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bogor 2010. Penerbitan buku tersebut dilakukan melalui kerjasama Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bogor. Selain itu, telah pula diselesaikan penyusunan Masterplan Transportasi kota Bogor yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan dan Angkutan Jalan dan Perda Nomor 6 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan. Juga menyusun Rencana Induk Perdagangan dan Perindustrian serta penyempurnaan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah.
7. Urusan Perumahan
Telah dilaksanakan perbaikan rumah tidak layak huni sebanyak 196 unit dengan rincian 104 unit bersumber dari APBD, 85 unit bersumber dari kegiatan PNPM mandiri dan swadaya masyarakat, dan 11 unit dilaksanakan melalui program coorporate social responsibility (CSR) bank Jabar Banten.
Pada saat yang sama, telah dilakukan pula upaya perbaikan sarana dan prasarana pemukiman di 6 kecamatan yang meliputi perbaikan jalan dengan total luas mencapai 99.196,01 M², perbaikan saluran drainase sepanjang 3.612,14 M, dan perbaikan talud dengan total volume mencapai 33.619,02 M³.
Terkait pengelolaan rusunawa, sampai dengan akhir tahun 2011, target penerimaan sewa telah mencapai Rp.283.500.000,- atau 113,4 % dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp.250.000.000,- dengan jumlah penghuni rusunawa mencapai 110 KK.
8. Urusan Pemuda dan Olahraga
Tercatat duta-duta olahraga kota Bogor telah meraih sejumlah prestasi. Hal itu misalnya tergambar dari 71 atlet Kota Bogor yang berhasil masuk pemusatan pelatihan di tingkat Provinsi Jawa Barat dan dua orang atlet kota Bogor berhasil masuk pelatnas.
Selain itu, telah pula dilaksanakan pemilihan pemuda pelopor untuk bidang teknologi tepat guna, bidang pendidikan dan kewirausahaan. Juga dengan dikirimkannya juara satu pertukaran Pemuda antar Provinsi (PPAP) 2010 dari kota Bogor ke Provinsi Maluku.
9. Urusan Penanaman Modal
Realisasi nilai investasi yang ditanamkan di kota Bogor tercatat telah mencapai Rp.7.645.526.589.000,-. Capaian ini kurang lebih 761,91 % dari target pencapaian investasi di tahun 2011 sebesar Rp.1.003.471.000.000,-. Pencapaian tersebut didukung oleh terealisasinya investasi 1.091 perusahaan, yang terdiri dari 1.088 perusahaan PMDN dan 3 Perusahaan PMA.
10. Urusan Koperasi dan Usaha, Kecil, Menengah
Upaya-upaya yang telah dilakukan di tahun 2011 telah turut memperkuat capaian beberapa indikator. Hal itu tergambar dari jumlah UKM terbina yang telah mencapai 2.669 UKM atau naik dari kondisi tahun 2010 yang baru mencapai 2.231 UKM. Indikator lainnya seperti jumlah tenaga kerja UKM, asset UKM, dan omset UKM juga mengalami peningkatan dibandingkan kondisi di tahun 2010. Begitupun dengan jumlah koperasi yang di tahun 2011 telah mencapai 773 unit atau naik dari data tahun 2010 yang baru mencapai 757 unit.
Pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular juga ditempuh dengan pemberian obat masal pencegahan filariasis yang di tahun 2011 merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan program ini. Obat masal filariasis telah diberikan kepada 553.975 orang atau sekitar 94,7 % dari target.
Selain itu, usaha meningkatkan layanan puskesmas terus dilakukan sepanjang tahun 2011. Upaya itu antara lain ditempuh dengan pelaksanaan dan pembinaan program ACT (Asertive Community Treatment) di 8 Puskesmas. Program ACT merupakan salah satu jawaban atas persoalan masih adanya 35,69% kasus kesehatan jiwa yang tidak terlayani cakupan layanan kejiwaan.
Pada saat yang sama, Puskesmas Cipaku Kecamatan Bogor Selatan telah dilengkapi pelayanan persalinan dalam upaya menurunkan jumlah kasus kematian ibu dan bayi. Hal itu ditandai dengan pembangunan gedung untuk pelayanan persalinan yang dibiayai dari bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 763.000.000,00.
Kemudian, dalam kaitan upaya memperluas akses warga miskin terhadap layanan kesehatan telah dialokasikan anggaran dari APBD sebesar Rp 6 milyar dan bantuan provinsi sebesar Rp 1,1 milyar. Alokasi ini untuk menangani 2.163 kasus rawat inap dan 1.475 kasus rawat jalan. Juga ada dukungan anggaran dari APBN dengan serapan anggaran sebesar Rp 14.504.033.422,- untuk membiayai 3.711 kasus rawat inap dan 21.603 kasus rawat jalan.
3. Urusan Lingkungan Hidup
Upaya untuk terus melakukan langkah-langkah menjaga kualitas dan daya dukung lingkungan Kota Bogor misalnya ditempuh dengan pengawasan dan pembinaan di 30 kegiatan usaha penghasil limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang 75 % di antaranya belum memiliki izin TPS limbah B3. Upaya pemantauan pun dilakukan kepada usaha/ kegiatan yang menggunakan air tanah dan di tahun 2011 ini ada sebanyak 80 usaha/ kegiatan yang dipantau atau sekitar 53,33 persen dari target 150 perusahaan.
Upaya lainnya adalah upaya untuk mengurangi jumlah lahan kritis di kota Bogor. Maka, telah dilakukan penanaman 100 pohon di tiga sumber mata air, penanaman pohon di bantaran Sungai Cisadane dan bantaran Sungai Cisindangbarang, penanaman sekitar 300 pohon dari 86 jenis pohon yang sebagian besarnya jenis langka di Kampung Selawi, Kelurahan Tanah Baru, dan pembentukan green school di 15 sekolah.
4. Urusan Pekerjaan Umum
Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) di lingkungan permukiman di 5 kecamatan dengan jumlah titik lampu terpasang sebanyak 190 titik lampu dan pemasangan PJU di tiga jalan protokol. Selain itu, telah pula dilakukan pemeliharaan PJU yang telah mencakup sebanyak 1.820 tiang listrik atau baru 27,43% dari total 6.634 tiang listrik di kota Bogor.
5. Urusan Penataan Ruang
Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bogor 2011 – 2031 terus dilakukan dalam kaitan meningkatkan kesadaran publik dan pemangku kepentingan terhadap penataan ruang Kota Bogor sekaligus mengkampanyekan isu dan kebijakan penataan ruang.
11. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
Beberapa upaya telah dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan program E-KTP. Upaya tersebut adalah penyebaran SP NIK sebanyak 302.698 lembar dan sosialisasi pelaksanaan E-KTP yang melibatkan berbagai elemen masyarakat.
Selain itu, upaya mewujudkan tertib administrasi kependudukuan ditempuh melalui kegiatan pelayanan KTP keliling dan pelayanan akta kelahiran keliling di setiap kelurahan serta penyebaran informasi kependudukan termasuk penyebaran pamflet dispensasi akta kelahiran.
Langkah ini telah mendorong kepemilikan KTP di tahun 2011 mencapai 92,6 % dari jumlah penduduk wajib KTP sebanyak 634.604 jiwa, atau sebanyak 588.323 jiwa. Begitu pun dengan cakupan penerbitan akta kelahiran yang mencapai 80,3 % dari jumlah penduduk Kota Bogor atau sebanyak 698.442 jiwa.
12. Urusan Ketenagakerjaan
Tantangan paling besar adalah masih relatif besarnya jumlah para pencari kerja yang sampai dengan bulan Desember 2011 telah mencapai 19.505 orang. Kondisi ini berkebalikan dengan jumlah lowongan kerja yang di tahun 2011 baru mencapai 7.504 lowongan atau baru sekitar sepertiga jumlah pencari kerja. Tantangan ini coba diurai dengan kegiatan informasi pasar kerja yang berhasil menyerap 1.449 pencari kerja, pelaksanaan Bursa Kerja Expo yang berhasil menyerap 1.013 pencari kerja, kegiatan tenaga kerja mandiri profesional yang menyerap 60 lulusan D3 dan S1, dan aneka pelatihan keterampilan kerja yang berhasil menempatkan 109 pencari kerja.
13. Urusan Ketahanan Pangan
Upaya mencegah kerawanan pangan dan mengatasi lonjakan harga beras, tidak hanya ditempuh dengan penyaluran raskin, tetapi juga melaksanakan Operasi Pasar Khusus atau Raskin ke-13 bagi kelurahan-kelurahan yang sudah lunas tunggakan Raskin bulan Desember 2011. Dengan harga penjualan Rp.1.600,- per kg, jumlah beras yang berhasil terserap mencapai 634.920 kg.
14. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Langkah-langkah penguatan posyandu sebagai fasilitas pelayanan kesehatan ibu dan anak berbasis masyarakat, telah membuahkan hasil. Salah satunya adalah keberhasilan Posyandu Mawar 15 meraih juara pertama pada lomba posyandu, tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2011. Selain itu, kelurahan Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah berhasil meraih juara ketiga pada lomba program terpadu P2WKSS tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2011.
15. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Upaya-upaya yang dilakukan dalam memperluas cakupan layanan KB telah mendorong peserta KB Baru di tahun 2011 mencapai 24.486 akseptor atau sekitar 105,08 % dari perkiraan permintaan masyarakat sebesar 23.301 akseptor. Sedangkan capaian peserta KB aktif di tahun 2011 baru mencapai 142.844 akseptor atau 82,28% dari target peserta KB Aktif yang mencapai 172.600 akseptor.
16. Urusan Komunikasi dan Informatika
Langkah yang ditempuh antara lain migrasi ke Open Source Software di lingkungan Pemerintah kota Bogor, untuk memenuhi target pada tahun 2012 seluruh SKPD tidak lagi menggunakan piranti lunak ilegal. Juga dengan langkah penguatan up dating berita melalui website kota Bogor yang memang diharapkan akan menarik minat masyarakat untuk mengunjungi website Kota Bogor. Di tahun 2011, ada sebanyak 1.050 berita telah dimuat di website Kota Bogor, atau naik sekitar 70% dibandingkan tahun 2010 yang berkisar 906 berita.
Secara umum, Kota Bogor mulai dari aktivitas pemerintahan, bisnis, sampai dengan ragam aktivitas masyarakat, masih menjadi daya tarik yang besar bagi berbagai media massa di lingkup nasional, regional, dan lokal. Karena sepanjang tahun 2011, ada sekitar 17.090 pemberitaan tentang kota Bogor yang dimuat di berbagai media cetak baik lokal, regional, dan nasional.
17. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
Langkah yang dilakukan antara lain upaya untuk menjaga situasi kondusif masyarakat kota Bogor meskipun usaha itu tidak mudah. Upaya itu adalah penyelenggaraan Forum Konsultasi dan Komunikasi Daerah, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), peningkatan wawasan kebangsaan, serta monitoring dan pengendalian wilayah yang meliputi koordinasi antar instansi baik militer, polri, maupun sipil.
18. Urusan Pertanahan
Upaya yang dilakukan antara lain dalam bentuk fasilitasi penanganan masalah pertanahan yang di tahun 2011 mencapai kurang lebih 76 masalah. Selain itu, telah pula dilaksanakan sosialisasi Peraturan Hukum Pertanahan di 6 Kecamatan yang diikuti camat se-Kota Bogor dan perwakilan 68 Kelurahan.
19. Urusan Otonomi Daerah
Salah satu aktivitas utama adalah penyelenggaraan e-procurement yang di tahun 2011 telah dilaksanakan 301 pelelangan secara LPSE, dengan pelaksanaan full e-procurement sebanyak 134 pelelangan dengan nilai Rp. 101.733.000.000,-.
Pada saat yang sama, dilakukan upaya optimalisasi penerimaan PAD melalui cara intensifikasi, ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah serta penggunaan aplikasi sistem pendapatan daerah (simpatda). Langkah ini telah mendorong penerimaan pendapatan Asli Daerah tahun 2011 pada kisaran Rp. 227.650.064.392,- atau sekitar 113,58 % dari target Rp.200.433.711.496,-.
Pencapaian target ini terutama didukung oleh realisasi penerimaan BPHTB yang baru sejak tahun 2011 menjadi pajak daerah, sebesar Rp.81.597.975.036,- atau sekitar 128,30 % dari target sebesar Rp. 63.600.000.000,00.
Sedangkan realisasi penerimaan PBB yang terus mengalami peningkatan, telah diapresiasi oleh Provinsi Jawa Barat dengan diterimanya penghargaan dan bantuan keuangan kepada kota Bogor sebagai juara pertama kelompok IV pencapaian PBB se-Jawa Barat pada tahun 2010.
Pada aspek penyusunan produk hukum, sepanjang tahun 2011 telah ditetapkan 21 peraturan daerah, 46 Peraturan Walikota, 402 Keputusan Walikota, dan 2 Instruksi Walikota. Selain itu, pada upaya penguatan layanan publik, tiga jenis pelayanan utama di UPTD RPH Terpadu turut dikaji dalam Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan alhamdulilah hasilnya masuk dalam kriteria penilaian baik.
20. Urusan Pemberdayaan Masyarakat
Langkah pembentukan Posdaya sebagai salah satu alat pengentasan kemiskinan terus dilakukan dan sampai dengan tahun 2011, jumlah posdaya telah mencapai 50 posdaya di 50 kelurahan. Bahkan salah satu posdaya yaitu Posdaya Kenangan, Kelurahan Situ Gede mendapatkan DAMANDIRI Award dari Yayasan DAMANDIRI untuk kategori Posdaya Berprestasi. Selain itu, telah disalurkan guliran dana Kelompok Usaha Bersama (KUBE) kepada 2.717 KK atau sebesar 112,7 % dari target sebesar 2.700 KK.
Selain itu, Kelurahan Sindangsari, berhasil menjadi juara pertama perlombaan kelurahan tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 dan juara ketiga pada perlombaan kelurahan Tingkat Nasional Tahun 2011.
21. Urusan Sosial
Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani sepanjang tahun 2011 mencapai 19.207 PMKS atau 40,34 % dari total 47.612 PMKS. Sedangkan jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial pada tahun 2011 mencapai 18.699 PMKS atau sekitar 39,27 % dari total 47.612 PMKS.
Selain itu, dalam upaya penanganan masalah sosial memang dibutuhkan dukungan lebih besar dari masyarakat, mengingat bebannya sangat berat dan cakupan permasalahannya luas dan bersifat kompleks. Dukungan yang dapat diberikan oleh masyarakat adalah melalui peningkatan kegiatan pembayaran zakat, infaq dan sedekah serta peningkatan kegiatan corporate social responsibility (CSR) oleh berbagai lembaga bisnis.
Terkait dengan pelaksanaan zakat, untuk tahun 2011, BAZ Kota Bogor mencatat adanya pengumpulan zakat dan infaq sebanyak Rp10.382.217.469,00, yang diantaranya berasal dari kalangan PNS sebesar Rp 819.734.013,00,-.
Penerimaan yang langsung diterima BAZ sebesar Rp.2.649.247.409,00, dan sisanya diperoleh serta dikelola oleh Unit Pengelola Zakat (UPZ) di masjid-masjid dan BAZ kecamatan yang telah terdaftar sebagai mitra BAZ Kota Bogor. Dana Zakat Infaq Shodaqoh telah disalurkan untuk menanggulangi masalah kemiskinan yang direalisasikan dalam bentuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan gratis Klinik Ibnu Sina yang berlokasi di Masjid Agung, Masjid Raya, dan Poliklinik di Masjid Nurul Maa’i PDAM.
Juga direalisasikan melalui kegiatan pembagian sembako secara rutin kepada kaum fakir, bantuan biaya pendidikan, bantuan modal usaha kecil, bantuan sosial penanggulangan masalah kemanusiaan, bantuan bencana, dan bantuan bagi guru ngaji, bantuan sarana dan kegiatan syiar keagamaan.
Gerakan meningkatkan kesadaran berzakat, berinfaq dan bershodaqah juga terus dilakukan antara lain melalui Gerakan Infaq Seribu Rupiah setiap jum’at yang telah dipelopori oleh para pelajar Kota Bogor. Sampai dengan akhir tahun 2011, ada 30 sekolah yang terlibat aktif dalam gerakan ini dan mampu menghimpun dana sekitar Rp 85 juta.
22. Urusan Kebudayaan
Upaya menjaga kelestarian budaya telah ditunjang dengan ragam aktivitas seperti pembutan peta pusaka budaya kota Bogor, pembinaan kepada para pelaku seni, festival kemasan seni pertunjukan, dan berbagai pagelaran budaya lainnya seperti pekan wayang golek atau pentas olah raga tradisional.
23. Urusan Statistika
Upaya yang telah dilakukan antara lain pemutahiran Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD) Kota Bogor tahun 2010, Bogor Dalam Angka (BDA) Tahun 2010 yang bekerjasama dengan BPS Kota Bogor, dan penambahan Modul dan Analisa Aplikasi Sistim Informasi Manajemen Pelaporan dan Statistik (SIMPATIK).
24. Urusan Kearsipan
Salah satu aktivitas yang menonjol adalah kegiatan pembinaan dan supervisi kearsipan yang di tahun 2011 ini telah dilakukan bimbingan konsultasi dan supervisi kearsipan serta dilakukan penilaian kearsipan terhadap 74 unit kerja. Jumlah ini meningkat dari data serupa di tahun 2010 yang baru mencapai 63 unit kerja.
25. Urusan Perpustakaan
Pada tahun 2011, upaya-upaya dalam mendorong minat baca telah mendorong jumlah pengunjung perpustakaan daerah mencapai 15.302 orang. Sedangkan layanan perpustakaan keliling mampu melayani sebanyak 15.916 orang dengan jangkauan layanan sebanyak 169 titik layanan.
VI. URUSAN PILIHAN
1. Urusan Pertanian
Aktivitas UPTD RPH Terpadu Bubulak terus mengalami peningkatan yang baik. Hal itu ditandai dengan jumla hewan yang dipotong sepanjang tahun 2011 mencapai 30.306 ekor, yang terdiri dari 15.181 ekor sapi dan 15.125 ekor ayam. Jumlah ini sekitar 147 % dari target tahun 2011 yang mencapai 20.515. Pada saat yang sama, kita patut berbangga karena berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4638/KPTS/KP.450/11/2011,UPTD RPH Bubulak Terpadu berhasil mendapatkan Piala Citra Abdi Bhakti Tani tingkat Nasional sebagai RPH terpadu terbaik se-Indonesia.
Aktivitas lainnya adalah pencegahan menyebarnya penyakit hewan terutama penyakit zoonosis melalui vaksinasi penyakit AI terhadap 100.000 ekor unggas, vaksinasi penyakit antraks untuk 500 ekor sapi perah dan 500 domba, vaksinasi penyakit rabies terhadap 25 ekor hewan peliharaan, dan vaksinasi Brucellosis untuk 50 ekor sapi perah.
2. Urusan Kepariwisataan
Kota Bogor telah dan masih memberikan daya tarik yang besar bagi para wisatawan. Hal itu antara lain tergambar dari tingkat kunjungan wisatawan ke kota Bogor di tahun 2011 yang mencapai 3.264.169 orang yang terdiri dari 3.112.414 wisatawan lokal dan 151.755 wisatawan mancanegara. Dengan demikian, kunjungan wisatawan tahun 2011 tumbuh sebesar 10,02% dibandingkan kunjungan wisatawan di tahun 2010 yang mencapai 2.967.426 orang.
3. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
Salah satu upaya yang dilakukan adalah pendataan dan pengukuran ulang terhadap 12 Agen LPG dan 20 SPBU yang berlokasi di Kota Bogor. Pendataan dan pengukuran ulang dimaksudkan untuk memastikan kesesuaian jumlah takaran liter yang dikeluarkan mesin pompa di SPBU dan kesesuaian jumlah isi gas dalam tabung. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini dibantu oleh Balai Kemetrologian Propinsi Jawa Barat.
4. Urusan Industri
Dua indikator utama yaitu jumlah tenaga kerja dan nilai investasi di tahun 2011, mengalami pegerakan positif. Jumlah tenaga kerja pada sektor industri meningkat sebanyak 1.324 orang, yang terdiri dari 1.128 orang pada industri formal dan 196 orang pada industri non formal.
Sedangkan realisasi investasi industri meningkat sebesar Rp 31.223.323.558,- yang terdiri dari peningkatan nilai investasi pada industri formal sebesar Rp29.983.860.050,- dan peningkatan nilai investasi industri non formal Rp1.239.463.508,-.
5. Urusan Perdagangan
Upaya yang ditempuh antara lain pelatihan Ekspor Impor bagi 80 pelaku UKM di kota Bogor, sosialisasi kebijakan perdagangan luar negeri, dan mengikuti beberapa pameran dan misi dagang. Langkah ini telah mendorong realisasi nilai ekspor 2011 mengalami peningkatan sebesar 2,86 % dibandingkan tahun 2010. Nilai ekspor tahun 2011 telah mencapai US$ 156.204.542.
6. Urusan Transmigrasi
Pada tahun 2011, jumlah calon Transmigran dari Kota Bogor yang mengikuti seleksi sebanyak 7 KK sedangkan yang lulus seleksi dan diberangkatkan ke lokasi transmigrasi UPT Simpang 3 SP2 kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 5 KK.
VII. PENUTUP
ILPPD Kota Bogor Tahun 2011 telah diusahakan untuk mampu memberikan gambaran utuh tentang progres kinerja Pemerintah Kota Bogor Tahun 2011. Juga agar mampu membangun pemahaman dan apresiasi yang proporsional tentang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Kota Bogor sepanjang tahun 2011.
Namun disadari sepenuhnya, bahwa masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karenanya, dengan segala kerendahan hati kami sampaikan permohonan maaf kepada segenap lapisan dan kalangan masyarakat Kota Bogor, disertai harapan, semoga berbagai kelemahan dan kekurangan tersebut tidak menjadi faktor penghambat dalam menjalin kebersamaan kita. Mudah-mudahan pula akan selalu ada masukan dalam bentuk saran dan kritik konstruktif terhadap sejumlah kekurangan atau kelemahan yang terdapat dalam laporan ini guna dijadikan acuan bagi perbaikan ke depan.
Selain itu, melalui Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2011 ini, Pemerintah Kota Bogor menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh warga masyarakat Kota Bogor yang telah berperan serta dalam mensukseskan pembangunan di Kota Bogor. Besar harapan kami, bahwa peran serta aktif itu dapat terus berlanjut untuk mendukung kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Bogor.
